Kecewa Dengan Putusan Hakim, Sandro Tulle Ajukan Banding

Kupang – Manajer Umum PT Nusra Membangun Perkasa, Sandro H Tulle mengatakan akan mengajukan banding setelah divonis 1,6 tahun oleh mejalis hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Rabu (28/11/2018).

“Saya kecewa dengan putusan hakim. Saya akan ajukan banding dengan putusan hakim. Putusan yang tidak adil oleh hakim,” ujar Sandro saat didampingi penasehat hukum Akhmad Bumi, Anna Rullia dan Bisri Fansyuri LN.

Menurut Sandro, dirinya tidak melakukan penipuan seperti yang terdapat dalam dakwaan. Ia menyebutkan, perumahan Tarus Permai adalah milik PT Nusra Membangun Perkasa bukan milik perusahaan lainnya.

Dirinya mengakui bahwa telah memberikan bukti-bukti melalui kuasa hukumnya saat sidang pembelaan melalui kuasa hukumnya yang menilai perkara ini tidak terbukti sesuai fakta sidang, tidak memenuhi unsur pasal, dan tidak cukup bukti.

Ia juga mengakui bahwa telah membeberkan bukti atau fakta legal proyek mulai dari surat keterangan Lurah, rekomendasi Camat, surat-surat ijin dari Dinas PU, Dinas Pertanahan, Dinas Penanaman Modal, PT PLN.

“Semua ijin perumahan tarus permai atas nama PT Nusra Membangun Perkasa dan lahan bersertifikat hak milik (SHM) atas nama istri saya Suventi Masdiana Mooy,” jelasnya.

Manajer Umum PT Nusra Membangun Perkasa Usai Sidang di Pengadilan Negeri Kupang, Rabu (28/11/2018)

Sementara itu, kuasa hukum Sandro Tulle, Akhmad Bumi, mengatakan, pada Senin, 26/11/2018 lalu telah menyampaikan pembelaan yang menilai perkara ini tidak terbukti sesuai fakta sidang, tidak memenuhi unsur pasal, dan tidak cukup bukti.

Perkara ini, kata Bumi, murni perbuatan perdata karena baik korban dan PT Nusra Membangun Perkasa diikat dalam perjanjian. Dan perjanjian tersebut masih sah berlaku, belum dibatalkan dan hal tersebut diakui oleh korban Andreas dan terdakwa.

Menurut Bumi, perkara ini tidak terbukti sesuai dakwaan Penuntut Umum. Hanya keterangan saksi tapi keterangan saksi berdiri sendiri. Tidak ada alat bukti keterangan ahli, tidak ada alat bukti surat, tidak ada alat bukti petunjuk, keterangan terdakwa tidak mendukung dakwaan.

Lanjutnya, Penuntut Umum hanya menarik dari keterangan terdakwa, itu bukan petunjuk. Petunjuk hanya bisa ditarik dari keterangan terdakwa, saksi dan bukti surat. Kalau hanya keterangan terdakwa maka bukti petunjuk belum terbentuk. Yang ditunjukan Penuntut Umum hanya barang bukti berupa kwitansi dan surat perjanjian yang ada dalam berkas perkara. Barang bukti bukan alat bukti surat. Barang bukti dan alat bukti berbeda.

Dari pembelaan itu, kata Bumi, penasehat hukum dalam pembelaannya meminta majelis hakim untuk melepaskan terdakwa Sandro H. Tulle karena tidak ditemukan sifat melawan hukum dan membebaskan terdakwa Sandro H. Tulle dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum karena unsur pasal yang dituduhkan tidak terbukti.(Tim/red)

Leave a Response